PDIP Perlu Belajar Dari PKS

(JAKARTA): Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, berpendapat PDI Perjuangan harus mencari bentuk terapan dari marhaenisme dan trisula yang sesuai dengan zamannya. Sehingga, ideologi PDI Perjuangan dapat dipahami oleh generasi muda yang merupakan pemilih potensial.

"Pemilih muda merupakan kalangan berpendidikan. Mereka lebih kritis terhadap program kerja partai," ujarnya kepada Tempo Jumat kemarin.

Partai yang dipimpin Megawati itu pun diminta belajar dari Partai Keadilan Sejahtera. Kader PKS bekerja nyata untuk rakyat tanpa menunggu momentum pemilu. Selain itu, anggota legislatif wajib memperhatikan konstituennya.

Dia pun mengingatkan kader PDI Perjuangan tak boleh bergantung pada uang dari pengurus pusat. "Jangan kerja karena ada uang tapi bekerjalah untuk rakyat dan partai," katanya.

Dia menegaskan sikap politik PDI Perjuangan yang dihasilkan Kongres II pada 2005 masih layak dilanjutkan hingga 2014. "Sebagai partai penyeimbang, PDI Perjuangan harus di luar pemerintahan. Sehingga, bisa memberi masukan bagi pemerintah," katanya.

Berbeda dengan Ikrar, Pengamat politik Center for Strategic and International Studies, J. Kristiadi, berpendapat PDI Perjuangan tak perlu ngotot menyatakan oposisi. Apalagi, dia melanjutkan, tak ada istilah oposisi dalam sistem pemerintahan Indonesia. "Koalisi bukan sesuatu yang halal atau haram," katanya.

Sumber Tempo di internal PDI Perjuangan menyatakan istilah koalisi atau oposisi tak akan dinyatakan eksplisit dalam sikap politik. Perumusan sikap politik akan dibahas dalam sidang komisi pada Kongres III. Namun, PDI Perjuangan konsisten sebagai partai penyeimbang pemerintah.

Selain itu, Kristiadi memprediksi partai tersebut belum bisa lepas dari 'trah' Soekarno. Anak keturunan presiden pertama Indonesia itu dianggap masih penting sebagai bagian dari PDI Perjuangan. Namun, kepemimpinan partai tak harus dikuasai anak cucu Soekarno. "Yang penting adalah anak ideologis bukan biologis. Maka, PDI Perjuangan tetap bisa menjadi partai modern," ujarnya.

Sumber Tempo yang masuk dalam panitia Kongres III PDI Perjuangan mengatakan Megawati tetap merangkul anaknya yang menjadi bagian kelompok pragmatis. Bahkan, sejumlah pengurus yang mendukung Taufiq Kiemas untuk menerima tawaran koalisi tetap berpeluang sama untuk menjabat sekretaris jenderal.

Menurut dia, munculnya anak Mega dari suami pertamanya tak serta merta menutup kesempatan Puan Maharani berkarir di PDI Perjuangan. Mohammad Prananda dan putri kandung Taufiq Kiemas itu sama-sama akan mendapat jabatan ketua di DPP PDI Perjuangan.

Namun, fungsi strategis jabatan keduanya bakal tak sama. Apalagi, Puan lebih dulu aktif berpolitik. "Seperti partai-partai mendapat kursi menteri. Kan berbeda antara menteri keuangan dan pemberdayaan daerah tertinggal, mana yang lebih strategis?" ujarnya.

Menurut Ikrar dan Kristiadi, legitimasi PDI Perjuangan terancam berkurang bila tak ada anak cucu Soekarno dalam kepengurusan 2014. Alasannya, konstituen tradisional yang merupakan pendukung Soekarno dan Marhaenisme masih ada saat itu.

Namun, PDI Perjuangan harus belajar dari Partai Kongres India. Beberapa waktu lampau, partai tersebut tak lepas dari keluarga Nehru maupun Gandhi. Pada perkembangannya, partai itu tak lagi memasukkan keluarga dua tokoh politik India itu dalam kepengurusan.

"Dan partai itu tak hancur meski tak ada anggota keluarga tokoh besar itu di kepengurusannya," katanya.