SBY Dipandang Terlalu Bentengi Diri

SUARAPUBLIC - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin menyatakan, manuver Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang hanya melakukan komunikasi dengan lembaga-lembaga negara, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), DPR dan Mahkamah Agung (MA), memunculkan kesan terlalu membentengi diri.

Din mengatakan, presiden bertingkah seolah-olah target isu pemakzulan adalah benar dan pasti ditujukan kepada dirinya sendiri. Din berpendapat, isu pemakzulan yang sekarang ramai dibicarakan itu muncul, karena langkah pembentengan diri yang dilakukan presiden sendiri.

“Kalau tidak diramaikan olehnya, tak mungkin ramai seperti ini,” paparnya usai Seminar Nasional Satu Abad Pendidikan Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Jakarta, kemarin.



Pemakzulan itu sendiri, tambah Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, memang dapat dilakukan bilamana presiden melakukan pelanggaran berat terhadap undang-undang maupun konstitusi. Sehingga dalam proses pengambilan kebijakan yang dilakukan seorang pemimpin negara, jika ada pelanggaran hukum maka tidak boleh lepas dari hukum.

Apalagi bila dalam proses pengambilan kebijakan ada pelanggaran nilai moral, maka pihak tersebut pun tidak bisa menghindar dari sanksi moral. “Saya kira logika sederhananya seperti itu,” ujarnya.

Menurut Din, terkait dengan skandal Century, pemerintah harus didesak untuk segera menuntaskannya. Para anggota DPR RI juga mesti diperingatkan agar jangan mencoba mempolitisasi kasus ini, karena akan mendapat kecaman dari rakyat. Apalagi kasus ini sendiri merupakan kejahatan terhadap Negara dan rakyat.

Kalau nanti hasilnya ada fraksi yang mendukung bahwa tak ada suatu pun kejahatan dalam kasus Century maka perlu dicurigai ada kepentingan apa di balik dukungan itu,” tegasnya.
SBY sendiri sebagai pemimpin bangsa mesti turun tangan dan mengambil alih tanggungjawab dalam kasus Century ini.

Salah satu cara adalah SBY hadir ke sidang pansus Century di DPR. Karena bagaimanapun kasus ini terjadi pada masa pemerintahannya dan dilakukan oleh pembantu-pembantunya.

Presiden dituntut mesti konsisten dengan pernyataanya terdahulu yang ingin membuka kasus Century selebar-lebarnya. Kalau presiden menghindar dari sidang pansus, maka ini patut dipertanyakan.

Din menegaskan, jika presiden terbukti bersalah, maka mengaku salah saja karena Indonesia sebagai bangsa yang penuh kearifan akan dapat memahami kesalahan itu. “Asal jangan ditutup-tutupi. Saat ini kan kesannya ditutup-tutupi dengan berbagai cara. Ini yang berbahaya,” tandasnya.(*)