SUARAPUBLIC - Mantan Presiden RI ketiga, BJ Habibie menilai isu pemakzulan yang berkembang belakangan ini harus mempertimbangkan biaya sosial dan politik. Dia meminta semua kalangan termasuk DPR untuk mengikuti mekanisme pemakzulan sesuai dengan undang-undang dan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi.
Habibie mengatakan, jika pemakzulan benar terjadi, akan mengorbankan seluruh aspek. Bukan hanya soal uang, namun juga masalah sosial, politik, dan ekonomi. Setiap pihak berhak melempar kritik, tapi harus tetap berada pada koridor yang sesuai bukan niat untuk saling menjatuhkan.
"Sebab negara kita adalah negara hukum. Semua harus sesuai dengan UUD 1945. Jangan sedikit-sedikit impeachment. Serahkan saja kepada ahlinya, Mahkamah Konstitusi," sebut Habibie dalam konferensi pers usai wisuda di gedung Rektorat Universitas Indonesia, Sabtu (30/01).
Habibie meminta kepada seluruh kalangan untuk mempertajam pikiran secara makro. Sebab pengorbanan akibat pemakzulan hanya uang, sosial cost diimplisit di dalamnya, tapi secara tidak langsung juga menyangkut ekonomi cost.
Isu pemakzulan kian bergulir, saat pansus century DPR menduga adanya pelanggaran kebijakan dan kerugian negara kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono. Isu pemakzulan juga muncul saat pansus berencana memanggil Presiden SBY sebagai saksi.(*)
DISTRIBUTOR ARMOURA OBAT KECANTIKAN DAN DIET MENCERAHKAN KULIT COLLAGEN DAN
PLUM ORIGINAL ORIGINAL RESMI
-
Agen resmi armoura ramuan pelangsing badan mencegah penuaan dini collagen
dan plum original. Armoura minuman pelangsing dan kecantikan dan pemutih
wajah ...
Posting Komentar
Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi SUARAPUBLIC. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan