Demokrat Tekan Rekan Koalisi

SUARAPUBLIC – Partai Demokrat terus mengeluarkan taringnya untuk menakut-nakuti rekan koalisi. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengeluh, karena banyak sekali kejadian buruk menimpa partai ini, saat Panitia Khusus (Pansus) Bank Century hampir mencapai final. Rangkaian kejadian yang berulang-ulang itu diyakini sebagai desain politik.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century yang juga Wakil Sekjen DPP PPP Romahurmuzy dalam jumpa pers di DPR/MPR, Jumat (5/2) membeberkan, banyak sekali kebetulan yang menimpa partainya. Misalnya, penetapan tersangka Ketua Majelis Pertimbangan Partai Bachtiar Chamsyah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kebetulan pak Bachtiar jadi tersangka satu hari setelah Mukernas di Medan. Di sana ia menyampaikan sikap awal PPP tentang pemeriksaan Bank Century. Sehari setelah itu, Ketua DPP PPP Endin Soefihara juga dinyatakan berkasnya memenuhi syarat untuk dilimpahkan. Satu kebetulan lagi, minggu lalu ada persoalan salah satu sesepuh kami Zarkasih Nur," keluh Romahurmuzy.

Menurut Romahurmuzy, kebetulan tersebut juga menimpa Partai Golkar. Misalnya, vila milik Ketua Pansus Bank Century Idrus Marham di Halimun, Bogor, Jawa Barat, tiba-tiba diungkap di media massa. Semua kejadian itu menjadi pertanyaan besar di tubuh PPP.

Tapi Ia menegaskan, PPP tak gentar dengan tekanan yang bertubi-tubi. Paling tidak, spekulasi memberi tekanan psikis pada partai berlambang Ka'bah itu bisa dibenarkan. PPP tetap bersikap objektif dalam memberikan pandangan terkait kasus Bank Century. PPP akan merekonstruksi atas data dan temuan yang ada. Tapi tidak atas praduga.

Sementara Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Priyo Budi Santoso mengatakan perombakan atau reshuffle kabinet memang hak prerogatif Presiden. Namun Ia mengingatkan, jika ada kader Golkar di kabinet yang di-reshuffle, Partai Beringin pun akan menghitung ulang pentingnya berkoalisi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sedangkan PKS meminta Partai Demokrat menengok kembali piagam kerja sama yang menjadi rujukan koalisi. Dalam piagam, kedua partai sepakat mengutamakan kepentingan rakyat, memberdayakan parlemen dan pemerintahan bersih, terhormat dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. "Dalam kontrak itu (koalisi), kita berjuang mencipkan pemerintah yang bersih yang bebas KKN," tegas anggota Pansus Century dari PKS Fachry Hamzah

Partai Demokrat rupanya makin gerah dengan sikap sejumlah kader partai koalisi di Panitia Khusus Hak Angket Bank Century. Sekretaris Jenderal Demokrat Amir Syamsuddin bahkan menilai sikap mereka merugikan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang mestinya didukung koalisi.

Meski pun jadi hak prerogatif Presiden, Amir menganggap perlu perombakan kabinet untuk memberi pelajaran kepada partai yang tak setia. "Beberapa partai koalisi sudah bertindak di luar nalar politik. Reshuffle kabinet menjadi sangat perlu," ujar Amir di Jakarta, Kamis (4/2).

Senada dengan itu, anggota Pansus Century dari Partai Demokrat Ruhut Sitompul meminta anggota koalisi tidak 'nakal' di Pansus dan mengerti isi kontrak koalisi. "Yang bilang aku berkuncir itu jangan lupa dia itu berjenggot! Masa dia enggak ngerti kontrak koalisi?" kata Ruhut di Gedung DPR.

Ruhut menambahkan, semestinya anggota koalisi bisa memahami isi kontrak koalisi yang sudah disepakati. Dalam kontrak itu dijelaskan kalau koalisi harus solid. "Tanya dia, tahu nggak? Kalau aku sih ngerti. Kan aku ikut bikin kontrak itu. Bosnya kan sudah dikasih menteri. Tapi mungkin ada bosnya yang di pansus ini enggak jadi menteri," sesumbar Ruhut sambil tertawa.

Ruhut juga menyindir fraksi yang sudah melansir kesimpulan sementara dengan menyebut ada banyak indikasi pelanggaran dalam skandal Bank Century. Menurutnya, indikasi-indikasi yang disebut itu tak berdasar secara hukum.

"Saya lihat di TV ada yang bilang 54 indikasi. Ada 48 indikasi. Hey dia bukan orang hukum. Kita harus bicara hukum. Jangan omdo-lah. Kalau Ruhut beda, gue kan mantan lawyer jadi tahu hukum," tandas Si Poltak raja minyak ini.(*)