Jangan Jadi Bargaining Politik

JAKARTA–Partai Golkar mendukung pemerintah dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang bersih dan menjunjung tinggi norma-norma hukum, bukannya menutupi kasus-kasus yang busuk.

“Bagi Golkar, mendukung koalisi untuk pemerintahan yang bersih bukan menutupi yang busuk-busuk. Karena itu kita minta dukungan masyarakat dalam membongkar skandal Bank Century,” kata anggota DPR dari Golkar Bambang Susatyo saat menerima LSM terkait skandal Bank Century di Gedung DPR kemarin.

Selain Bambang hadir antara lain Gayus Lumbuun, Eva Kusuma Sundari, Desmon Mahesa, Akbar Faisal dan sejumlah anggota DPR lainnya.

Lebih lanjut dikatakan, kalau dukungan dari luar keras kepada pengusung angket maka anggota DPR yang tidak mendukung angket akan malu. “Karena itu nanti proses-proses di DPR hendaknya dilakukan secara terbuka agar masyarakat melihat kelakuan wakilnya di DPR,” ujarnya.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan perorangan yang tergabung dalam Petisi 28 memperingatkan DPR agar tidak mempermainkan aspirasi rakyat yang terkandung dalam penggunaan hak angket Century.

Juru bicara Petisi 28, Haris Rusly Moeti meminta agar hak angket dalam kasus aliran dana Rp6,7 triliun ke Bank Century tidak dijadikan bargaining politik. “Sekarang, DPR tidak bisa lagi main-main dengan rakyat. Kami menuntut hak angket ini diselesaikan,” ujarnya..

Dia berharap, DPR yang 70 persen anggotanya merupakan wajah baru, dapat menciptakan sejarah baru sehingga pengalaman gagalnya beberapa hak angket pada periode lalu tidak terulang lagi. “Kami datang juga membawa pesimisme rakyat. Sangat berharap tapi tidak yakin bahwa angket Century ini akan berujung pada kepentingan rakyat,” tukasnya.

Adhie Massardi, dari Komisi Penyelamatan Kekayaan Negara menambahkan, pihaknya memberikan dukungan DPR untuk mengajukan angket karena kasus ini merupakan persekongkolan politik tingkat tinggi. “Bank ini hanya dijadikan ATM bagi para penguasa. Kalau perlu dukungan massa , kami bisa menghadirkan 50-60 ribu untuk mendukung,” tandasnya.