Fraksi Melemah Soal Skandal Century

SUARAPUBLIC - Keinginan masyarakat agar pihak atau lembaga yang bertanggungjawab terhadap kasus skadal Bank Century terungkap sepertinya sulit terwujud. Pasalnya fraksi-fraksi di DPR mayoritas bersikap melunak. Ini dapat dilihat pada sidang menjelang pengambilkan kesimpulan akhir Panitia Angket Bank Century, kemaren.

Memang benar sembilan fraksi di DPR sepakat pada satu kesimpulan bahwa dana bailout bermasalah. Tapi mereka menghidar mengatakan pihak atau lembaga yang harus bertanggung jawab atas keluarnya dana negara Rp 6,7 triliun tersebut.

Tercatat hanya F-PDIP dan F-Gerindra yang memberi kesimpulan komplet dengan menyebut lembaga yang harus bertanggung jawab terhadap penggelontoran dana tersebut, yaitu Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Century.

Sikap mereka yang terkesan melunak tersebut sebenarnya tak terlalu mengherankan karena secara terang-terangan diakui beberapa fraksi jika hari-hari menjelang rapat penyampaian pandangan telah terjadi lobi-lobi lintas fraksi.


Bahkan menjelang garis akhir pembuatan kesimpulan Rabu (24/2) dan sidang paripurna DPR untuk menetapkan kesimpulan akhir yang direncanakan digelar, Selasa (2/3) mendatang, mayoritas fraksi tetap bersikap melunak.

Keadaan itu tak urung membuat para inisiator pansus gelisah. Para inisiator yang lebih dikenal dengan sebutan Tim 9 ini menemui sejumlah tokoh, mulai Ketua PBNU Hasyim Muzadi, Ketua Muhammadiyah Dien Syamsuddin, Mantan Ketua Muhammadiyah Syafi’i Maarif dan lain-lain.

“Kami tidak ingin terjadi jual beli. Kalau ini terjadi, pansus akan jadi dagelan politik, dan kami Tim 9 hanya dipermainkan,” keluh Bambang Soesatyo dari F-Golkar.

Kekhawatiran jual beli politik itu memang pantas muncul. Apalagi belakangan ini kasuskasus yang melibatkan elite politik terus dibuka. Beberapa indikasi adanya tekanan terhadap anggota pansus misalnya dimunculkannya kasus pajak Aburizal Bakrie, kasus korupsi Bachtiar Hamzah dan sejumlah elite PPP, lalu kasus dugaan korupsi beras Idrus Marham (Ketua Pansus), dan lain-lain.

Pengamat politik dan peneliti senior LSI, Burhanuddin Muhtadi menengarai lobi-lobi masih akan terus digencarkan. Sebab menurutnya kompromi antarelite politik terkait Century belum mencapai titik temu.

“Adanya ‘jual beli ancaman’ dan perang urat syaraf’ yang terjadi ini merupakan refl eksi kompromi belum tercapai. Kalau sudah tercapai, pasti tensi dari ancam-mengancam dan perang urat syaraf itu menurun,” ujar Burhanuddin, Sabtu (20/2).

Menurutnya ada dua persoalan penting yang sulit dikompromikan. Yaitu pemberian FPJP dan kebijakan pemberian bailout. Sebab jika disimpulkan ada pelanggaran maka hal itu menyangkut dua pejabat yakni Wapres Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Demokrat khawatir, karena kalau keduanya dinyatakan bersalah, tidak ada jaminan tidak muncul efek domino terhadap pemerintahan SBY,” ujarnya. Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani mengakui ada lobi pimpinan Partai Demokrat kepada pimpinan Gerindra.

“Lobi berkali- kali dilakukan, tapi hal itu tidak akan ada pengaruhnya,” kata Ahmad Muzani, di Jakarta.

Lebih jauh Muzani menyatakan, sikap Partai Gerindra terhadap kasus Bank Century tetap konsisten pada pandangan awal dan pandangan akhir. Pengakuan adanya lobi-lobi juga disampaikan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Tapi Suryadharma menyebut tidak ada rencana menghilangkan fakta dalam kasus Century.

“Komunikasi dalam koalisi itu kan hal yang lumrah. Jangan artikan kalau mereka datang artinya lalu ada masalah,” jelas Suryadharma.

Sementara itu Ketua Pansus Angket Century, Idrus Marham meminta masyarakat tidak menaruh curiga berlebihan terhadap para anggota pansus.

“Pansus harus selesaikan dulu, jangan dipengaruhi. Biarkan pansus selesai sampai menyusun kesimpulan,” harapnya.