Demokrat Usul Rombak Kabinet

SUARAPUBLIC – Partai Demokrat terus menebar ancaman kepada rekan-rekan koaliasi. Parpol ini secara resmi mengusulkan kepada Presiden Susilo BambangYudhoyono (SBY) untuk melakukan evaluasi dan reshuffle (merombak) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

SekjenPartaiDemokrat AmirSyamsuddin mengungkapkan, dirinya bersama Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Ketua DPP Partai Demokrat Jafar Hafsah telah menyampaikan usulan tersebut, Kamis (4/1).

Usulan evaluasi dan reshuffle kabinet ini terkait kekecewaan Partai Demokrat terhadap sikap sejumlah partai anggota koalisi yang tidak searah dengan Partai Demokrat dalam menghadapi kasus bailout Bank Century. Terutama ditunjukkan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).



Sekretaris Jenderal DPP PKS Anis Matta menilai langkah Partai Demokrat mengusulkan reshuffle kepada Presiden SBY hanya sebagai manuver politik perseorangan saja.

Anis merasa yakin, SBY tak memiliki pemikiran sejauh yang diusulkan para kader partainya tersebut. “Tapi saya tidak ingin mengatakan bahwa mereka berambisi mengincar posisi menteri. Saya yakin Pak SBY tidak tahu itu (wacana reshuffle) dan tidak akan gegabah,” kata Anis, kemarin.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan, partainya tidak punya ikatan koalisi dengan Partai Demokrat sehingga tidak perlu menggubris apa pun yang disampaikan petinggi partai tersebut.

Ical menegaskan bahwa Golkar beserta partai yang lain menandatangani koalisi dengan Presiden SBY. Sebagai sesama anggota koalisi, kedudukan Partai Golkar sama dan setara dengan partai lain sehingga tidak boleh ada yang merasa menjadi yang paling mengendalikan koalisi. “Partai Golkar atau saya menandatangani kesepakatan dengan Presiden RI, bukan dengan Partai Demokrat,” ujarnya.

Pengamat politik Universitas Indonesia Maswadi Rauf melihat dinamika politik dalam koalisi yang terjadi saat ini hanyalah upaya untuk menaikkan deal politik dari tiap partai. Karena itu dia memperkirakan dalam waktu yang tidak lama lagi situasi panas ini segera selesai di saat fraksi sebagai kepanjangan tangan partai sudah punya kesimpulan.(*)