SBY: Jangan Biarkan Otoda Baru Tanpa Konsep

SUARAPUBLIC - Pemerintah melakukan jeda pemekaran wilayah dan meninjau ulang pemekaran wilayah baru dalam 10 tahun terakhir. Wilayah yang layak dimekarkan akan dipertahankan. Sedangkan daerah yang tak layak akan digabungkan kembali.

"Kita semua berpendapat, soal pemekaran wilayah perlu moratorium. Ini yang kita jalankan sekarang. Semua demi kepentingan evaluasi sebelum kebijakan tentang pemekaran itu dilanjutkan," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), usai bertemu dengan 6 pimpinan lembaga negara di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/1/2010).

Menurut SBY, evaluasi perlu dilakukan, karena permasalahan pemekaran wilayah kerap membebani anggaran negara. Jangan sampai anggaran negara itu hanya menguntungkan segelintir orang saja.



Saat ini, ujar Presiden, terjadi overhead cost. Kelebihan pengeluaran justru harus dicegah, sehingga anggaran negara lebih banyak jatuh ke rakyat banyak. Bukan kepada orang per orang.

Pemekaran wilayah, lanjut SBY, seharusnya memberi solusi pengembangan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya. Sekitar 200 daerah hasil pemekaran wilayah pun akan ditinjau ulang. Pasalnya, dalam waktu 10 tahun, muncul lebih dari 200 daerah otonom baru di seluruh Tanah Air.

Setelah mengevaluasi 200-an daerah pemekaran wilayah, kemudian membentuk master plan atau grand design. Baru akan ditentukan nasib daerah tersebut setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPD).(*)