SBY Curhat di Depan Para Jenderal

SUARAPUBLIC - Presiden SBY mengungkapkan uneg-unegnya alias curhat di hadapan ratusan Jenderal. Dia meminta seluruh pimpinan TNI mengamankan pemerintahan hingga lima tahun mendatang. Sebab, dalam sistem kabinet presidensial, tidak dimungkinkan ada pemakzulan di tengah jalan tanpa sebab.

Apalagi bila pemakzulan melalui mosi tidak percaya parlemen. ”Negara kita tidak menganut sistem parlementer,” kata Presdien saat memberikan pengarahan kepada 158 perwira tinggi TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, kemarin (25/1).

SBY didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menristek Suharna Surapranata, dan Menteri BUMN Mustafa Abubakar.



Semua pimpinan TNI, mulai panglima TNI, kepala staf, panglima kodam, kepala satuan, dan komandan-komandan korps hadir. SBY mengatakan, perwira TNI harus paham dinamika politik terkini.

Sebab, salah satu tugas pokok TNI adalah menciptakan lingkungan dalam negeri yang kondusif, stabil, dan aman. Parlemen sekarang tidak bisa seenaknya menjatuhkan pemeritahan.

Menurut SBY, dalam undang-undang diatur jika Presdien melakukan pelanggaran berat, pengkhianatan negara, korupsi, suap, atau melakukan tindakan tercela baru bisa diajukan mekanisme impeachment. SBY berharap pimpinan TNI harus benar-benar clear dengan isu itu.

Agar pimpinan TNI paham kasus Century, SBY meminta mereka membuka file lama 2008. Jika para perwira paham kondisinya, kebijakan untuk menyelamatkan Bank Century wajar. Tujuannya mencegah krisis global dan krisis ekonomi seperti 1998.

SBY juga menjelaskan bahwa pertemuannya dengan tujuh pimpinan lembaga negara di Istana Bogor pekan lalu, digagas oleh para pimpinan lembaga negara. Pertemuan bukan atas inisiatif dirinya.

Baginya, pertemuan tersebut adalah komunikasi dengan pimpinan lembaga negara. Pertemuan menghasilkan kesepakatan yang merupakan penegasan atas wewenang dan tugas masing-masing sesuai aturan dalam UU.

Salah satunya adalah meski dinamika politik bisa memanas, tapi bagaimanapun juga stabilitas politik, sosial, hukum dan keamanan nasional tetap harus dijaga.(*)