Pansus Panggil "Nama-nama Penting" Pekan Depan

(SUARAPUBLIC)-Panitia Khusus (Pansus) Angket Bank Century akan memasuki babak baru dalam kerja mengungkap kucuran dana talangan Rp 6,7 triliun. Pekan depan, tepatnya mulai tanggal 5 Januari, sejumlah "nama penting" dijadwalkan memperdengarkan keterangan masing-masing di hadapan pansus.

Anggota pansus asal Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menegaskan, bahwa beberapa nama yang sudah dimasukkan dalam agenda pemanggilan di antaranya adalah mantan Deputi Gubernur Senior BI, Aulia Pohan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang juga menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Sekretaris KSSK.

"Pemanggilan akan dimulai lagi hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Pansus akan memanggil di antaranya Aulia Pohan, Sri Mulyani, dan Raden Pardede. Ini semua nama yang tertunda untuk dipanggil karena DPR memasuki masa reses," kata Bambang Soesatyo kepada pers, Sabtu (2/1/).

Pansus memfokuskan pembahasan pada tema baru mengenai proses pengambilan keputusan dan tahapan pengucuran dana talangan (bail out). Tujuannya ingin meyakinkan temuan BPK tentang adanya rekayasa keputusan bail out dan penyalahgunaan wewenang. Karena, bagaimanapun juga, pengucuran dana ini menimbulkan potensi kerugian keuangan negara dan dugaan pelanggaran hukum dalam proses penyalurannya oleh KSSK.

Nama-nama yang disebutkan Bambang itu, sedianya memberikan keterangan sebelum masa reses. Akan tetapi, karena keterbatasan waktu yang terpotong libur nasional Natal dan Tahun Baru. Penjadwalan ditunda hingga masa reses yang akan berakhir pada 3 Januari besok. Aulia Pohan sempat dijadwalkan pada dua pekan lalu. Namun, besan Presiden ini urung hadir karena sakit.

Sebelumnya, Pansus Angket Century telah memanggil mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini menjabat Wakil Presiden, Boediono. Jawaban Boediono dinilai kurang memuaskan. Rencananya, Boediono akan kembali dipanggil untuk pendalaman mengenai kebijakan pengucuran dana yang juga diputuskan bersama Bank Indonesia. Selain Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga rencananya akan diminta untuk memberikan keterangan dalam dua pekan mendatang.(*)