PM Pakistan Ambil Alih Wewenang Senjata Nuklir

ISLAMABAD-Presiden Pakistan menyerahkan wewenang atas senjata-senjata nuklir negara itu kepada perdana menteri, sementara pemimpin yang tidak populer itu berusaha menepis kecaman yang meningkat ia memiliki kekuasaan terlalu banyak.

Presiden Asif Ali Zardari, yang ditimpa tuduhan-tuduhan korupsi, telah ditekan untuk menyerahkan sebagian kekuasaan yang oleh orang yang digantikannya Pervez Musharraf semuanya dikuasai presiden.

Pengalihan kepemimpinan Otoritas Komando Nasional (NCA), yang mengawasi senjata nuklir Pakistan, Minggu (29/11) dilakukan pada saat Zardari menghadapi tekanan setelah kehilangan amnesti yang membuka beberapa pembantu pentingnya diadili atas tuduhan korupsi.

Amnesti itu, dan kecaman yang meningkat bahwa Zardari memiliki kekuasaan yang terlalu banyak, mungkin akan lebih meningkatkan ketidakstabilan politik di Pakistan,yang menggelisahkan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya sementara pemerintah terlibat dalam perang menghadapi kelompok Taliban.

Menteri-menteri penting kabinet dan para panglima angkatan darat, laut dan udara militer, juga adalah anggota NCA, yang menguasai program nuklir negara itu, termasuk penggelaran dan penggunaan senjata-senjata itu. Akan tetapi, penanganan dan pengawasan militer atas nuklir itu atas nama NCA.

Perdana Menteri Yusuf Raza Gilani mengemukakan kepada wartawan pengalihan kepemimpinan itu adalah satu ujian lakmus sesungguhnya hubungan antara dia dan Zardari.

Pakistan membentuk NCA tahun 2000, dua tahun setelah melakukan uji-uji coba nuklir. Musharraf memberlakukan peraturan itu tahun 2007. Zardari memangku jabatan presiden tahun lalu setelah terbunuhnya istrinya, mantan PM Benazir Bhutto akhir tahun 2007.

Penentangan terhadap Zardari terjadi saat militer berperang menghadapi gerilyawan Taliban di wilayah barat laut untuk membalas serangan-serangan bom. Militer yang memiliki kekuasaan besar, yang memerintah negara itu selama lebih dari separuh sejarahnya, berbeda pendapat dengan Zardari menyangkut paket bantuan AS yang menurut para pengeritik mengenakan syarat-syarat terhadap Pakistan yang melanggar kedaulatannya.

Gilani, anggota penting dari Partai Rakyat Pakistan (PPP) pimpinan Zardari menolak berbicara soal ancaman terhadap pemerintah itu. "Kami bergerak lurus dan dalam arah yang benar. Insyaallah tidak ada ancaman pada pemerintah ini," katanya, Minggu (29/11).

Satu keputusan Musharraf yang telah lewat waktunya Sabtu adalah satu amnesti yang mencakup sekitar 8.000 orang yang menghadapi berbagai tuduhan termasuk Zardari dan empat menteri kabinet.

Zardari tidak dapat dihukum karena imunitas presiden, walaupun kasus korupsi dibuka kembali yang melibatkan orang dekat dengannya yang dapat melemahkan lebih jauh dia.