JAKARTA- Ketua Setara Institute, Hendardi meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengambil langkah konkret dengan reformasi tiga institusi, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dan memberantas mafia hukum. "Langkah konkret yang ditunggu publik," kata Hendardi, Selasa (17/11).
Menurut dia, penundaan penyerahan laporan tim delapan kepada presiden pada hari ini merupakan indikasi bahwa presiden tidak begitu responsif terhadap rekomendasi tim. Sebelumnya, tim delapan menyatakan rekomendasi akhir tidak bergeser jauh dari rekomendasi sementara, bahwa bukti kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah tidak cukup bukti.
Dia melanjutkan, seharusnya Yudhoyono menyadari bahwa saat ini menjadi momentum yang baik untuk meningkatkan kinerja pemerintahannya. "Bermain drama politik dengan menunda keputusan politik akan menuai tanda tanya masyarakat," katanya. Kasus KPK, ujarnya, bukan kasus biasa, tapi kasus dengan dimensi kepentingan publik. "Presiden tidak boleh ragu untuk mengambil terobosan politik dan langkah hukum yang extraordinary," katanya.
Publik, kata Hendardi, akan mendukung tindakan tegas dan represif apabila dilakukan demi keadilan dan kebenaran. "Publik akan menolak langkah kompromi dan penuh kalkulasi politik yang hanya untuk kepentingan sesaat," katanya.
.gif)
.gif)
.gif)
Posting Komentar
Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi SUARAPUBLIC. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan