Kebocoran PNPM Capai Rp100 miliar

(JAKARTA): Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dicanangkann pemerintah sejak 2007 ternyata mengalami kebocoran hingga Rp200 miliar. Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Menko Kesra Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sudjana Royat.

Dia mengatakan sejak diterapkannya program PNPM Mandiri di tahun 2007, telah terdapat kebocoran sekitar Rp100 miliar. Untuk setiap tahun, rata-rata kebocoran tersebut mencapai 0,1% dari total alokasi anggaran PNPM.

"Kebocoran kumulatif dari tahun 2007 itu bisa sampai Rp 100 miliar. Kalau di rata-rata bisa sampai 0,1% dari total anggaran untuk PNPM," ujar dia, Rabu (24/3).

Menurut dia, modus yang digunakan antara lain adalah fasilitator yang membawa lari dana PNPM dengan menggunakan surat kuasa untuk mengambil dana PNPM di tingkat Kabupaten. "Di daerah Murung raya (Kalimantan Timur) malah ada satu fasilitator menggondol Rp 1 miliar," kata dia.

Padahal, tambah dia, nilai sebesar Rp 100 miliar ini bisa mencakup dana PNPM satu desa. Kira-kira, alokasi dana untuk satu Kecamatan bisa mencapai Rp 1 hingga 3 miliar untuk tahun ini.

Dia mengatakan, hingga saat ini telah terdapat 18 orang yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). "Sebagian sudah dilaporkan ke Kepolisian. Kalau ketahuan dalam level kami, langsung dikeluarkan atau dipecat menjadi fasilitator," kata dia.

Program yang sangat membantu masyarakat ini juga tidak jauh dari pemanfaatan partai politik tertentu. Dia mengatakan, contohnya adalah program Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) sebesar Rp 30 juta pernah diminta oleh satu partai politik untuk diambil sebagai progrmnya.

Caranya adalah dangan memasukkan kader partai tersebut untuk menjadi fasilitator program itu. "Padahal fasilitator itu haruslah orang netral dan murni penduduk lokal dari daerah itu," kata dia.

Namun anehnya, Sudjana tidak mengaku penerapan program PNPM ini tidak terganggu dengan adanya potensi kebocoran tersebut.

"Masih tetap dalam target untuk pengurangan kemiskinannya," kata dia. Dengan adanya program PNPM ini, dia mengaku, bisa menyerap sebanyak 20 juta tenaga kerja per tahun dan 2,2 juta penduduk miskin dihilangkan per tahun.

Untuk tahun ini, pemerintah telah menyediakan Rp 11,8 triliun untuk sekitar 6321 kecamatan di 33 provinsi di Indonesia.

Jumlah ini terhitung turun bila dibandingkan dengan alokasi PNPM Mandiri di tahun 2009 yang sebesar Rp 13,7 triliun dengan sasaran 6408 kecamatan di 33 provonsi di Indonesia. Saat ini, telah tercatat 100 kecamatan yang telah bebas dari kemiskinan akibat program PNPM ini.