100 Hakim Pembebas Koruptor Dilaporkan ke KY

SUARAPUBLIC – Indonesian Corruption Watch (ICW) melaporkan 100 nama hakim yang memutus bebas terdakwa kasus korupsi kepada Komisi Yudisial (KY). Laporan ini merupakan tindak lanjut hasil penelitian di berbagai wilayah hukum di tanah air.

Nama-nama hakim tersebut merupakan hasil penelitian ICW atas putusan bebas terhadap 224 terdakwa kasus korupsi. Dalam catatan ICW, pengadilan umum telah memproses 199 perkara korupsi dengan jumlah terdakwa korupsi mencapai 378 terdakwa.

"Data ini penting demi perbaikan lembaga pengadilan. Ini merupakan tindak lanjut atas data yang kami peroleh. Putusan bebas merupakan pelanggaran terhadap UU No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi," kata peneliti ICW Febri Diansyah didampingi Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Illian Deta Arthasari, Selasa (19/1).



Dalam data tersebut, ICW menemukan salah satu nama hakim yang membebaskan 35 terdakwa kasus korupsi. Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, berinisial SU ini, menangani beberapa perkara korupsi. Beberapa perkara tersebut antara lain kredit fiktif BNI dan kasus korupsi di DPRD.

"Hakim itu (SU) menangani sekitar empat hingga lima perkara dengan 35 terdakwa. Semua terdakwa diputus bebas. Hakim ini merupakan juara pertama dari 100 hakim yang kami laporkan," ungkap Febri.

Febri mengindikasikan, setidaknya ada lima persoalan di balik vonis bebas ini. Seperti komitmen hakim yang rendah, mafia peradilan, perbedaan pemahaman hakim soal korupsi, lemahnya dakwaan jaksa, atau terdakwa memang pantas dibebaskan.

Illian Deta Arthasari menambahkan, selain 100 hakim, ICW juga melaporkan enam hakim yang menjatuhkan vonis percobaan terhadap koruptor. Hukuman ini dinilai ICW masih terlalu rendah bagi para koruptor. Dari enam hakim tersebut, tiga di antaranya merupakan hakim agung di Mahkamah Agung. Sedangkan sisanya tercatat sebagai hakim di Pengadilan Negeri.

Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho mengakui, bahwa kebanyakan hakim yang dilaporkan merupakan hakim pada pengadilan negeri. Proses di daerah selama ini cenderung lebih tertutup, sehingga tidak nampak ke permukaan. Ini bisa terjadi, lantaran transparansi di MA, selama ini kurang baik. Data di MA cenderung tidak menyeluruh.

Laporan tentang hakim pembebas koruptor diterima oleh Komisioner KY, Zaenal Arifin. KY akan menindaklanjuti laporan ini. Nanti, dalam pleno baru ditentukan langkah tindak lanjut seperti penelusuran nama-nama hakim.KY menilai, data yang diserahkan ICW tersebut sebagai petunjuk. "Kami akan plenokan dan telusuri berkas 100 hakim itu," tandas Zaenal.(*)